Showing posts with label Myanmar. Show all posts
Showing posts with label Myanmar. Show all posts

Wednesday, August 22, 2012

Indonesia Dukung Demokratisasi Myanmar

AppId is over the quota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk berkontribusi pada stabilisasi di kawasan Asia Tenggara. Komitmen ini diwujudkan, antara lain, dengan mendukung proses demokratisasi dan pembangunan bangsa di Myanmar. Indonesia berharap Myanmar dapat menyelesaikan konflik komunal antara suku Rohingnya dan Rakhine.

"Kita memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelesaian masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Dengan niat yang baik, saya telah mengirim surat kepada Presiden Thein Sein, dan mendorong agar masalah konflik antar etnis dapat diselesaikan dengan cepat, bijak dan tepat," kata Kepala Negara ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan pada HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Pada kesempatan itu, Presiden juga menegaskan, pemerintah memiliki komitmen yang kuat dan terus berkontribusi untuk memastikan diimplementasikannya berbagai kesepakatan yang dicapai ASEAN dan KTT Asia Timur. Apa yang disepakati selama Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011 harus dapat kita wujudkan.

Dikatakan Kepala Negara, terwujudnya Komunitas ASEAN pada tahun 2015 merupakan cita-cita penting yang menjadi prioritas negara-negara ASEAN menuju satu visi, satu identitas, dan satu komunitas.

Kepala Negara juga mengatakan, pemerintah Indonesia juga terus mendorong keterpaduan dan peran sentral ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan di sekitarnya, termasuk perkembangan terkait Laut Cina Selatan.

Presiden kembali menyatakan bahwa pemerintah menyayangkan, pertemuan ASEAN pada tingkat menteri tahun 2012 belum berhasil mengeluarkan joint communiqué. "Namun, berkat langkah diplomasi yang kita lakukan secara proaktif dan intensif, keterpaduan dan peran sentral ASEAN telah kembali terjaga dan terkonsolidasikan, dengan disepakatinya six-point principles on the South China Sea sejak 20 Juli lalu," kata Presiden.

Dengan adanya code of conduct yang dibicarakan pada ASEAN dan East Asia Summit di Bali tahun 2011, sambung Presiden, Indonesia bisa menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban di wilayah Laut Cina Selatan.

Thursday, August 16, 2012

Myanmar Was Elected Commander-in-chief Of The AL So Vice President

Author: Pascal S. Bin Saju | Wednesday, August 15, 2012 | 6: 10 PM

NAYPYIDAW, KOMPAS.com — Parliament of Myanmar on Wednesday (15/8/2012) agreement chose naval chief Admiral Nyan Tun (58) as one of the country's Vice President. He has a reputation as a moderate political figures.

Nyan Tun carried on by members of the military who make up a quarter of the members of the legislature. This group has the right to choose one of the two Vice Presidents.

He replaced the hard-line regime under the Commander of the junta General Than Shwe, marking a step and simultaneously strengthening the country's reformers.

Nyan Tun it announced the appointment of Chairman Aung Khin Myint on Parliament session meeting between the lower House and high in Naypyidaw, the new capital of Myanmar, on Wednesday.

"He was very calm and is known as a flexible person," said a member of Parliament from the military who do not want to be named. "He had three children and lived a simple life".

Tin Aung Myint's predecessor, Oo--a prominent hardliners who have a close relationship with Than Shwe--resigned in July. He resigned as if due to illness, but the reason it's only to quell rumors of a power struggle between moderate and conservative regime.

Since assuming office last year President of Thein Sein, a former General, has watched dramatic changes including the release of hundreds of political prisoners and the election of opposition leader Aung San Suu Kyi to Parliament.

Candidates first Chief Minister and retired Army General Myint Swe, failed to get approval, due to his son's father-in-law is a citizen of Australia. Constitution of the position be disqualify him Vice President.