Indonesia Dukung Demokratisasi Myanmar

AppId is over the quota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk berkontribusi pada stabilisasi di kawasan Asia Tenggara. Komitmen ini diwujudkan, antara lain, dengan mendukung proses demokratisasi dan pembangunan bangsa di Myanmar. Indonesia berharap Myanmar dapat menyelesaikan konflik komunal antara suku Rohingnya dan Rakhine.

"Kita memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelesaian masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Dengan niat yang baik, saya telah mengirim surat kepada Presiden Thein Sein, dan mendorong agar masalah konflik antar etnis dapat diselesaikan dengan cepat, bijak dan tepat," kata Kepala Negara ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan pada HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Pada kesempatan itu, Presiden juga menegaskan, pemerintah memiliki komitmen yang kuat dan terus berkontribusi untuk memastikan diimplementasikannya berbagai kesepakatan yang dicapai ASEAN dan KTT Asia Timur. Apa yang disepakati selama Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011 harus dapat kita wujudkan.

Dikatakan Kepala Negara, terwujudnya Komunitas ASEAN pada tahun 2015 merupakan cita-cita penting yang menjadi prioritas negara-negara ASEAN menuju satu visi, satu identitas, dan satu komunitas.

Kepala Negara juga mengatakan, pemerintah Indonesia juga terus mendorong keterpaduan dan peran sentral ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan di sekitarnya, termasuk perkembangan terkait Laut Cina Selatan.

Presiden kembali menyatakan bahwa pemerintah menyayangkan, pertemuan ASEAN pada tingkat menteri tahun 2012 belum berhasil mengeluarkan joint communiqué. "Namun, berkat langkah diplomasi yang kita lakukan secara proaktif dan intensif, keterpaduan dan peran sentral ASEAN telah kembali terjaga dan terkonsolidasikan, dengan disepakatinya six-point principles on the South China Sea sejak 20 Juli lalu," kata Presiden.

Dengan adanya code of conduct yang dibicarakan pada ASEAN dan East Asia Summit di Bali tahun 2011, sambung Presiden, Indonesia bisa menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban di wilayah Laut Cina Selatan.